Tugas Makalah 'Swasembada daging Sapi" Peraturan dan Kebijakan Pengembangan Peternakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.         Latar Belakang

Swasembada daging sapi sebagai program pemerintah merupakan kemampuan pemerintah sebagai regulator menyediakan 90 persen dari total kebutuhan daging sapi lokal didalam negeri sedangkan 10 persen sisanya berasal dari pasokan dari luar negeri berupa impor sapi bakalan dan impor daging.

Keinginan berswasembada daging sapi sudah dimulai sejak tahun 1999/2000 karena keprihatinan terhadap pertumbuhan ternak besar yang rendah dan impor daging sapi yang tinggi. Namun, hal ini belum ditindaklanjuti dengan formulasi program terstruktur dan sistematis serta masih sebatas wacana dan jargon-jargon pembangunan semata.

Memasuki era reformasi, program swasembada daging sapi telah dirancang tiga kali, yaitu pada tahun 2005, 2010, dan 2011. Dua program sebelumnya pada tahun 2005 dan 2010 tidak berhasil mencapai tujuan dan sasarannya. Oleh karena itu, Program pencapaian swasembada daging sapi (PSDS) 2014 ini merupakan tindak lanjut program swasembada daging yang pernah dicanangkan pada tahun 2005 dan 2010.

1.2.         Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diaatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.      Apa yang dimaksud dengan Swasembada daging sapi?

2.      Manfaat dengan adanya Swasembada daging sapi?

3.      Tujuan dari Swasembada daging sapi?

4.      Hambatan dari Swasembada daging sapi?

5.      Kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk Swasembada daging sapi?

6.      Efek dari Kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk Swasembada daging sapi?

1.3.         Tujuan Pembahasan

Tujuannya nya adalah Agar dapat mengerti dengan Swasembada daging sapi serta yang bersangkutan dengan Swasembada daging sapi baik manfaat, tujuan, Kebijakan dan strategi dan efek yang ditimnulkan dari Kebijakan dan strategi Swasembada daging sapi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Swasembada Daging Sapi 2014

Daging merupakan pangan yang bernilai gizi tinggi penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Sub sektor peternakan merukan penyumbang utama untuk penyedia pangan bergizi tinggi seperti daging, telur dan susu. Selain penyedia pangan sub sektor peternakan juga sangat berperan dalam peningkatan lapangan pekerjaan baik di sektor input produksi, budidaya, dan sektor jasa lainnya serta peningkatan pendapatan  petani.

Ketergantungan sapi bibit impor untuk meningkatkatkan populasi dalam negeri akan sangat berbahaya ketika permintaan daging semakin meningkat, akibatnya sapi untuk tujuan pembibitan dipotong demi memenuhi permintaan pasar atau konsumen. Oleh karena itu, ketahanan pangan dan swasembada pangan harus menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan untuk mempertahankan kehidupan.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar kemandirian pangan menjadi sangat penting. Oleh karena pentingnya pangan maka negara-negara maju maupun berkembang sangat konsen untuk meningkatkan ketahanan pangannya tidak salah kiranya sebuah ungkapan dari preseiden Amerika, Hendry Kissinger yang mengatakan “ control oil and you control the nation, control food and you control the people”. Pepatah Arab juga mengatakan “Negara yang kaya ternak tidak akan pernah miskin, negara yang miskin ternak tidak akan pernah kaya” (Capambel dan Laslai).

Swasembada daging sapi telah direncanakan sejak tahun 2000 tetapi belum bisa terealisasi hingga tahun 2014. Pada tahun 2010, ditetapkan lima program utama program swasembada daging sapi tahun 2014 yaitu penyediaan bakalan sapi, peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal, pencegahan pemotongan sapi betina produktif, penyediaan bibit sapi, dan pengaturan stok daging sapi dalam negeri.

Menurut UU Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, swasembada memiliki pengertian kemampuan negara dalam menjamin terwujudnya kemampuan pangan yang dihasilkan dari produksi dalam negeri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka swasembada daging sapi memiliki arti satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik khususnya ternak sapi potong.

Swasembada daging sapi 2014 adalah upaya pemenuhan kebutuhan daging sapi dalam negeri sendiri dan ditujukan untuk semua elemen masyarakat, pemerintah, maupun swasta. tujuan pemerintah dalam swasembada daging adalah peternakan Indonesia mampu mencukupi sampai 90% sapi dalam negeri, sementara pemenuhan dari impor hanya sekitar 10%.

Tujuan dari swasembada daging sapi untuk mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik khususnya ternak sapi potong.

Hambatan program swasembada daging sapi 2014 yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaanya antara lain :

1.      Sistem perdagangan yang belum tertata dengan baik

Sistem perdagangan daging yang belum tertata baik menyebabkan harga daging dalam negeri lebih mahal dibanding harga daging impor. Banyaknya perantara dari RPH ke pedagang di pasaran menyebabkan banyak juga uang fee yang harus dikeluarkan setiap tangan untuk mendistribusikan daging ke pengecer akhir. Biaya yang dikeluarkan apabila dihitung untuk mengirim daging dari wilayah Jawa ke Sumatra lebih besar dibanding dengan mengimpor daging atau sapi untuk penggemukan dari negara luar.

Alasannya dalam melakukan impor, tidak banyak melibatkan banyak pihak sehingga uang ‘jalan” pun tidak banyak dikeluarkan. Setiap pengangkutan daging ke wilayah-wilayah di Indonesia, harus membayar uang keamaan baik di pelabuhan, dijalan kepada preman maupun aparat kepolisian. Sifat tamak ini tidak akan pernah berkurang jika sistem perdagangan dan sistem-sistem terkait belum ditata dengan baik.

2.      Keterbatasan informasi para peternak dan peran penyuluh yang kurang aktif

Kurang pahamnya para peternak tentang program swasembada daging menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum terealisasinya program pemerintah ini. Peternak secara tidak langsung tidak memperhatikan sapi produktif atau tidak produktif, yang mereka jual ketika demand daging sapi di pasaran melonjak. Peternak hanya memikirkan keuntungan yang didapat tanpa berpikir dampaknya bagi ketersediaan populasi sapi yang ada.

Faktor lain yang menjadi akar permasalahan adalah kurang aktifnya penyuluh lapangan dalam menyampaikan informasi kepada para peternak. Penyuluh dalam hal ini bisa para mahasiswa peternakan yang langsung turun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan. Apabila para penyuluh peternakan pemerintahan aktif untuk terjun ke lapangan dan membina para peternak, dapat dipastikan para peternak akan berpikir ulang untuk menjual sapi betina produktif mereka untuk dipotong.

Mereka akan memiliki persediaan sapi jantan yang siap dipotong jika pengelolaan peternakan mereka dibantu dan dibimbing oleh penyuluh peternakan. Indonesia bisa menjadi produsen daging dan pengekspor ternak dengan syarat memperbarui teknologi pembibitan ternak dikalangan para peternak kecil dan industri.

3.      Akses transportasi yang sulit

Masalah transportasi merupakan masalah massal untuk semua sektor bidang terutama terkait pasokan ke daerah-daerah yang membutuhkan trasnportasi yang memadai dan sarana prasarana yang mendukung. Hal Ini menunjukan buruknya infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan Indonesia. Armada laut, darat dan udara memiliki peran yang penting dalam membawa sapi maupun daging dari daerah yang surplus produksi. Hal tersebut dapat menekan biaya distribusi apabila dilakukan pengangkutan melalui tiga jalur. Harga daging di daerah NTT dan sekitarnya cukup murah, tetapi jadi lebih mahal akibat masalah di dalam pendistribusian. Baik dari individunya maupun fasilitas yang kurang memadai.

Pengadaan kapal khusus ternak yang rencananya akan dikeluarkan maret lalu ternyata terhambat akibat masalah yang klasik yaitu “ANGGARAN”. Sistem birokrasi yang berbelit-belit membuat anggaran dan perijinan yang semestinya harus cepat dikeluarkan malah dihambat. Sudah menjadi budaya di Indonesia, proyek tanpa “UANG LELAH” akan dipersulit.

4.      Biaya pakan yang tinggi akibat kartel pakan pabrik

Biaya pakan yang tinggi merupakan salah satu penyebab kelangkaan daging sapi. Peternak-peternak kecil hanya mampu memelihara 2-3 ekor sapi saja akibat harga pakan yang melambung tinggi. Pakan memang menjadi pengeluaran utama dalam peternakan. Asumsi untuk pakan hampir 70 % dari total biaya untuk beternak.

Peternakan skala industri tentu tidak merasakan dampak yang demikian, mereka memproduksi pakan untuk dijual maupun digunakan untuk industri mereka sendiri. Otomatis mereka dapat memainkan harga pakan jika pasokan sapi maupun daging sapi mulai langka dan harga yang rendah. Sehingga mereka dapat memonopoli harga pakan di pasaran.

Peternak-peternak sebenarnya dapat mengatasi masalah pakan yang mahal dengan membuat formulasi ransum pakan sendiri. Bahan-bahannya pun didapat dari limbah pertanian disekitar mereka. Inilah salah satu peran penting para penyuluh pertanian dan peternakan. Peran mahasiswa peternakan juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Mereka harusnya dapat membina para peternak yang kurang memiliki pengetahuan akan kombinasi pakan ternak. Melalui pengetahuan yang mereka miliki tentang formulasi ransum, dapat mengatasi masalah harga pakan yang meroket.

5.      Program pemerintah yang masih menyulitkan dan belum pro peternak kecil

Pemerintah memiliki beberapa program kredit yang bisa dimanfaatkan para peternak, di antaranya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), maupun Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Program yang diberikan pemerintah selama ini yang untuk usaha pembibitan dan budidaya ternak seperti pinjaman modal dan kredit hanya menguntungkan pengusaha–pengusaha besar. Pengusaha-pengusaha mampu membayar cicilan dengan tingkat bunga yang besar, sedangkan para peternak kecil, merasa keberatan dengan tingkat bunga yang ditawarkan. Hal ini tentu membuat jurang pemisah antara peternak kecil dan peternak besar semakin lebar.

Tingkat bunga yang besar, akan sangat memberatkan para peternak kecil sebab mereka juga harus memikirkan biaya operasional setiap hari unutuk ternak mereka. Prosedur yang kurang dimengerti peternak kecil untuk mengajukan program tersebut juga menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Harusnya perbankan lebih memudahkan dalam hal peminjaman modal kepada peternak-peternak kecil dengan sistem bunga menurun. Apabila dipermudah tentu peminjaman juga akan mengalami kenaikan dan omset dari bank juga akan mengalami kenaikan. Penggalakan kembali KUD harus digalakkan kembali, karena KUD biasanya memberikan pinjaman barang penunjang sarana peternakan.

Faktor-faktor penghambat swasembada daging tahun 2014 di atas merupakan PR yang berat bagi pemerintah jika tidak ditangani secara serius dan sungguh-sungguh. Langkah pemerintah sekarang untuk membeli lahan di wilayah Australia dinilai cukup efektif. Alasannya, selain lebih efisien, terutama untuk pengembangbiakan sapi atau breeding dimana biayanya jauh lebih murah di Australia ketimbang Indonesia. Sapi-sapi tersebut nantinya setelah dibiakkan akan diboyong kembali ke Indonesia untuk proses penggemukan.

Pemerintah diharapkan dapat menggaet para akademisi, mahasiswa dalam pencapaian program swasembada daging 2014. Mahasiswa merupakan agen of control dalam suatu kebijakan sehingga diharapkan kebijakan yang baik ini dapat berjalan dengan baik jika ada kontrol yang ketat dari para mahasiswa. Para pemangku kepentingan juga diharapkan dapat duduk bersama-sama dan bersinergi dalam mewujudkan program swasembada daging.

Manfaat swasembada daging sapi adalah Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, penyerapan tenaga kerja baru, penghematan devisa negara,optimalisasi pemanfaatan potensi ternak sapi lokal, dan makin meningkatnya peyediaan daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat sehingga ketenteraman lebih terjamin

2.2. Kebijakan dan Strategi Swasembada Daging Sapi 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/ Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging tahun 2014, telah dirumuskan dan dilaksanakan berbagai sub program untuk mencapai program swasembada daging sapi tersebut.

Dalam blu print program swsembada daging sapi tahun 2014 yang sudah di revisi tahun 2012 maka beberapa program yang akan dilakukan untuk mencapai swasembada adalah penyediaan bakalan sapi dan kerbau, peningkatan produktivitas dan reproduktivitas sapi lokal, pengendalian sapi/kerbau betina produktif, penyediaan bibit sapi/kerbau lokal dan pengaturan stock daging sapi/kerbau dalam negeri. Untuk lebih jelas masing-masing program tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan teknis sebagaimana diuraikan dibawah ini :

·         Penyediaan Bakalan/Daging Sapi/Kerbau Lokal

1.      Pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi/kerbau lokal

Kegiatan ini ditargetkan untuk meningkatkan populasi ternak sapi/kerbau dan produksi daging, melalui pelaksanaan kegiatan operasional sebagai berikut:

i.            Pengembangan usaha penggemukan atau tunda potong sapi/kerbau lokal dan sapi persilangan (IB) melalui penguatan modal usaha kelompok peternak, dengan cara memberikan fasilitas kredit murah maupun pemberian modal abadi (dalam bentuk bantuan sosial) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.  

ii.            Peningkatan usaha agribisnis sapi potong dan kerbau untuk usaha penggemukan sekaligus mempercepat peningkatan populasi ternak melalui Sarjana Membangun Desa (SMD), dengan cara pemberian kredit murah jangka panjang dan atau modal abadi (dalam bentuk bantuan sosial) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang dimotori oleh peternak berpendidikan minimal sarjana/D3 Peternakan/Keswan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

2.      Pengembangan pupuk organik dan biogas

Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha penggemukan sapi lokal dan atau sapi persilangan (IB) melalui pola Kereman, kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan pupuk organik dan biogas melalui kegiatan operasional sebagai berikut :

i.            Pengembangan pupuk organik dan jaringan pemasaran, dengan cara:

ii.            Pemberian bantuan dana untuk membangun rumah kompos (bangunan penyimpan kotoran ternak untuk diproses lebih lanjut) beserta semua perangkatnya di kelompok serta untuk pengadaan ternak.

iii.            Pemberian pelatihan manajemen dan organisasi bagi kelompok peternak pengelola rumah kompos, beserta pelatihan usaha agribisnis sapi potong berbasis sumberdaya lokal.

iv.            Fasilitasi promosi dan pengembangan jaringan pemasaran kompos dan tata-niaga ternak.

3.      Pembangunan instalasi biogas untuk penyediaan energi alternatif di  pedesaan, dengan cara:

i.            Pemberian bantuan dana untuk membangun instalasi biogas beserta seluruh perangkat penunjangnya di kelompok peternak yang populasinya memiliki jumlah minimal tertentu dan secara fisik lokasi kandangnya berkelompok.

ii.             Pemberian pelatihan dalam pemanfaatan biogas secara optimal bagi anggota kelompok  peternak.

·         Pengembangan integrasi ternak ruminansia

Kegiatan pengembangan integrasi ternak ruminansia ditargetkan untuk memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha budidaya tanaman, sekaligus meningkatkan populasi ternak sapi melalui kegiatan operasional sebagai berikut :

1.      Integrasi ternak ruminansia untuk usaha pembiakan dan penggemukan, dengan cara:

a.       Koordinasi dengan instansi terkait (Disnak/Disbun, Ditjenbun, Ditjen Tanaman Pangan).

b.      Fasilitasi pengadaan ternak dan sarana prasarana pendukung (pengolah pakan) untuk kelompok peternak/pekebun.

2.      Pengembangan teknologi  alat mesin pengolah pakan dan litbang pakan alternatif (limbah agro-industri)

3.      Integrasi ternak sapi potong  melalui program  CSR/kemitraan  dan pemanfaatan lahan kehutanan.

a.       Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait (perkebunan kelapa sawit besar dan BUMN/PTP perusahaan pertambangan, Kementerian Kehutanan, Disnak/Disbun dll).

b.      Fasilitasi kerjasama antara Pemda dengan perusahaan perkebunan.

c.       Fasilitasi kelompok untuk pemanfaatan lahan kehutanan.

·         Peningkatan jumlah dan kualitas Rumah Potong Hewan (RPH)

Peningkatan kualitas RPH ditargetkan untuk penerapan hygiene dan sanitasi di RPH dalam upaya penyediaan pangan asal ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Dengan kegiatan ini diharapkan akan terwujud 35 RPH di 20 provinsi yang memenuhi standar internasional. Kegiatan ini diharapkan dapat memudahkan pencegahan pemotongan sapi betina produktif. Adapun pelaksanaan kegiatan operasionalnya meliputi :

1.      Pembangunan RPH baru di provinsi yang memiliki potensi dalam usaha pemotongan hewan namun belum memiliki fasilitas RPH yang memenuhi persyaratan teknis hygiene-sanitasi dengan cara:

a.       Pembangunan RPH baru yang memenuhi persyaratan teknis hygiene-sanitasi dan kesejahteraan hewan, baik dari aspek lokasi, prasarana jalan dan air bersih, bangunan, dan peralatan.

b.      Penyiapan Sumberdaya Manusia RPH yang terampil dan terlatih.

c.       Peningkatan kemampuan pengelola RPH dalam menerapkan manajemen RPH sebagai sarana pelayanan masyarakat untuk menghasilkan produk yang ASUH.

2.      Renovasi RPH yang sudah ada dengan cara:

a.       Fasilitasi perbaikan bangunan dan/atau peralatan RPH sehingga mampu menerapkan praktek hygiene-sanitasi dan kesejahteraan hewan.

b.      Pembinaan pelayanan teknis kesmavet di RPH.

c.       Penatalaksanaan manajemen dan operasional RPH yang mengacu kepada prinsip sistem jaminan keamanan dan kehalalan pangan.

·         Peningkatan Produktivitas dan Reproduktivitas Ternak Sapi Lokal

1.      Optimalisai IB (Inseminasi Buatan) dan InKA (Indukan Kawin Alam)

2.      Kegiatan ini ditargetkan untuk meningkatkan jumlah kelahiran melalui teknologi IB dan InKA, dengan melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

a.        Penguatan SDM dan Kelembagaan IB

1)       Pengembangan SPIB

2)       Pemberdayaan Pos IB atau Puskeswan

3)       Pelatihan Petugas Teknis IB (Inseminator, PKB, ATR dll)

b.       Pengadaan sarana dan prasarana IB

1)       Pengadaan bahan dan alat IB

2)       Pengadaan sarana distribusi semen beku

3)       Pengadaan sarana transportasi (Roda -2)

c.        Sinkronisasi Birahi dan Kelahiran ganda

1)       Pemeriksaan status reproduksi akseptor

2)       Pengadaan bahan dan alat sinkronisasi

3)       Penyerempakan birahi

4)       IB dan TE

5)       PKB

6)       Panen pedet hasil sinkronisasi dan kelahiran ganda

d.       Fasilitasi produksi semen sapi lokal dan kerbau di BIBD

1)       Penguatan kelembagaan InKA

2)       Workshop InKA

3)       Pelatihan petugas InKA

4)       Optimalisasi InKA

e.        Pengadaan dan distribusi pejantan pemacek

3.      Penyediaan dan pengembangan pakan dan air

a.        Kegiatan ini ditargetkan untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum dan pakan pada saat musim kering, seiring dengan peningkatan jumlah ternak sapi, dengan melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

b.       Penyediaan hijauan pakan berkualitas

1)       Pengembangan sumber benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)

2)       Gerakan pengembangan pakan berkualitas (Gerbangpatas)

3)       Penguatan dan pengembangan  serta perluasan areal padang penggembalaan

4)       Perluasan areal  kebun HPT

c.        Aplikasi teknologi dan pengembangan industri pakan ruminansia.

1)       Pengembangan unit pengolah pakan (UPP)

2)       Pengembangan lumbung pakan (feed bank)

d.       Bimbingan teknologi pakan

1)       Pengembangan kualitas SDM pakan

2)       Pengembangan laboratorium pakan daerah

4.      Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan

5.      Kegiatan ini ditargetkan untuk mengurangi tingkat kegagalan reproduksi sapi betina produktif yang telah dikawini/diinseminasi, dengan melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

a.        Penanggulangan gangguan reproduksi, dengan cara:

1)       Pemeriksaan akseptor terhadap status penyakit Brucellosis (khusus di daerah yang belum bebas Brucellosis);

2)       Peningkatan kualitas SDM yang menangani penyakit reproduksi;

3)       Pengadaan obat-obatan dan hormonal;

4)       Penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi;

5)       Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

b.       Peningkatan pelayanan kesehatan hewan, dengan cara:

1)      Pembangunan pusat kesehatan hewan di wilayah padat ternak.

2)      Pemeriksaan, identifikasi, dan pemetaan kasus parasit internal dan kematian pedet.

3)      Pengadaan obat-obatan parasit internal, terapi antibiotika, dan penambah daya tahan.

4)      Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

·         Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif

1.      Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif

a.       Kegiatan ini ditargetkan untuk mencegah pemotongan sapi/kerbau betina produktif sekaligus memperbaiki produktivitasnya melalui penyelamatan dan pemberian insentif sapi/kerbau betina produktif dengan kegiatan operasional sebagai berikut :

b.      Fasilitasi pemberian insentif untuk menyelamatkan sapi/kerbau betina bunting.

c.       Fasilitasi untuk menyelamatkan dan menjaring sapi/kerbau betina produktif.

d.      Pembinaan kelompok peternak yang sudah  mengembangkan sapi betina produktif dan kelompok peternak pembibit.

2.      Penyediaan Bibit Sapi/Kerbau Lokal

a.       Kegiatan ini ditargetkan untuk meningkatkan jaminan ketersediaan benih dan bibit sapi/kerbau yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan sapi potong dan kerbau lokal sehingga produksi daging di dalam negeri dapat meningkat dan mencukupi kebutuhan sebagian besar daging sapi/kerbau, melalui pelaksanaan kegiatan operasional.

3.      Penguatan kelembagaan pembibitan dan wilayah sumber bibit, dengan cara:

a.       Pengembangan pembibitan ternak melalui uji zuriat, uji performans, manajemen pembibitan terpadu

b.      Penguatan UPT/D pembibitan dan sinergisme antar UPT/D lingkup Kementan dalam rangka penyediaan bibit sapi unggul.

c.       Penetapan dan penguatan wilayah pembibitan.

4.      Pengembangan pembibitan sapi/kerbau di kelompok, dengan cara:

a.       Penambahan sapi bibit di kelompok peternak.

b.      Pembinaan dan pendampingan kelompok peternak calon pembibit.

c.       Penerapan GBP untuk menghasilkan bibit sesuai standar.

d.      Penyusunan kriteria Village Breeding Centre (VBC)

5.      Pengembangan usaha pembibitan melalui Skim Kredit (KUPS), dengan cara:

a.       Pemetaan daerah (peserta KUPS) yang berpotensi dalam penyerapan KUPS.

b.      Sosialisasi KUPS di pusat dan daerah

c.       Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan KUPS

d.      Pembinaan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan KUPS

e.       Identifikasi integrasi program KUPS dan program SMD/program lainnya

f.       Monitoring dan evaluasi

·         Pengaturan Stock Daging Sapi/Kerbau Dalam Negeri

1.      Pengaturan stock sapi bakalan dan daging.

a.       Pengaturan stock sapi bakalan.

2.      Kegiatan ini ditargetkan untuk memberdayakan usaha peternakan sapi potong dan kerbau berbasis sumber daya lokal, melalui kegiatan operasional sebagai berikut:

                                                              i.      Penerapan regulasi impor sapi bakalan secara benar dan konsisten.

                                                            ii.      Penyusunan regulasi setingkat Peraturan Menteri tentang pemasukan dan pengeluaran sapi potong dan bibitnya; serta penyusunan pedoman (SOP) untuk impor sapi bakalan.

                                                          iii.      Pengawasan dan pemantauan kegiatan impor sapi potong bakalan sesuai dengan paraturan dan perundang-undangan yang ada.

3.      Pembinaan kepada perusahaan feedlot agar mengkonversi usahanya menjadi perusahaan penggemukan berbasis sapi lokal atau menjadi perusahaan pembibitan secara bertahap.

4.      Revitalisasi sistem karantina hewan terkait dengan impor bibit dan sapi bakalan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a.       Pengaturan stock daging.

5.      Kegiatan operasional ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk daging lokal, melalui kegiatan operasional :

                                                              i.      Penyempurnaan dan penegakan Peraturan Menteri Pertanian tentang pemasukan daging yang terjamin ASUH.

                                                            ii.      Pengawasan dan pemantauan kegiatan impor daging sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

                                                          iii.      Pembinaan kepada importir dan distributor daging agar mendukung pengembangan perdagangan daging  sapi lokal.

                                                          iv.      Pengembangan klasifikasi potongan daging sapi lokal hasil penggemukan.

                                                            v.      Revitalisasi RPH dalam rangka menghasilkan daging yang berkualitas setara daging impor.

6.      Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi/kerbau dan daging

a.       Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi.

7.      Kegiatan ini ditargetkan untuk menjamin ketersediaan sapi di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga sapi, melalui kegiatan operasional sebagai berikut:

                                                              i.      Penetapan pengeluaran dan pemasukan sapi untuk keperluan bibit maupun pengembangan sapi antar wilayah oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

                                                            ii.      Penyusunan regulasi setingkat Peraturan Menteri tentang pendistribusian dan pemasaran sapi.

                                                          iii.      Pengawasan dan pemantauan kegiatan perdagangan  sapi potong antar wilayah, serta pendistribusian dan pemasarannya.

                                                          iv.      Revitalisasi sistem karantina hewan terkait dengan perdagangan sapi bibit dan sapi bakalan antar wilayah.

b.      Pengaturan distribusi dan pemasaran daging di dalam negeri.

8.      Kegiatan operasional ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan daging di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga daging, melalui kegiatan   operasional :

                                                              i.      Peningkatan pengawasan dan pemantauan distribusi  daging impor

                                                            ii.      Pengendalian distribusi daging impor berdasarkan kelengkapan fasilitas rantai dingin dari importir sampai ke ritel.

2.3. Efek dari Kebijakan dan Strategi Swasembada Daging Sapi 2014

Impor masih diperlukan untuk mendorong terwujudnya swasembada daging sapi 2014. Pemerintah sempat menghentikan impor sapi dari Australia pada pertengahan tahun ini. Sekalipun peternak domestik menyambut dengan baik, dampaknya adalah kenaikan harga daging sapi yang cukup signifikan. Tetapi, ketercukupan akan daging sapi masih belum bisa dipenuhi dari sapi domestik maka kemudian justru pemerintah menambah kuota impor daging sapi dari 72.000 ton menjadi 90.000 ton. Penambahan kuota ini untuk mengamankan kebutuhan akan daging sekaligus untuk mengamankan populasi ternak sapi domestik.

Persoalannya, penambahan kuota impor ini dikhawatirkan para peternak akan mempengaruhi harga sapi lokal menjadi menurun dan ini berpengaruh pada gairah usaha peternakan sapi domestik. Untuk mengatasi ini maka perlu kejelasan dan pengawasan yang serius dalam pelaksanaan impor agar tidak berdampak berlebihan pada gairah peternakan sapi domestik. Paling tidak impor ditujukan untuk kebutuhan segmen masyarakat tertentu dan terbatas. Dengan demikian maka tidak akan mempengaruhi usaha peternakan sapi domestik. Sembari impor terbatas tetap dilakukan maka harus juga kembangkan peternakan sapi secara terprogram dan terarah.

Periode 1997-2001,  Indonesia sempat mengurangi impor sapi bakalan secara signifikan. Hal ini kemudian diikuti oleh pengurasan sapi domestik sehingga populasi sapi menurun drastis. Kemudian pada tahun 2002 Indonesia kembali meningkatkan impor sapi bakalan guna memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi. Pada tahun ini rata-rata impor daging sapi per bulannya adalah 7.000 ton.

Hal di atas memperlihatkan bahwa kebutuhan akan daging sapi terus meningkat dan pada tahun 2020 bisa menjadi 3 (tiga) kali lipatnya. Untuk mengantisipasi hal ini maka perlu diupayakan pengamanan populasi sapi domestik melalui impor sebagai solusi jangka pendek dan terbatas.

Dari penjelasan diatas sebenarnya upaya untuk melakukan impor masih dimungkinkan, namun yang harus mendapatkan penanganan serius adalah bagaimana impor itu dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Yang sering menjadi permasalahan adalah impor dilakukan tidak tepat waktu, sehingga pada saat supply melebihi demand maka harga menjadi lebih murah dan otomatis merugikan peternak lokal.

Kebijakan ini sebenarnya terkait dengan keperpihakkan.Apakah pemerintah berpihak penuh ke produsen atau konsumen? secara akademis seharusnya kebijakan ini win win solution, maksudnya pasar harus menciptakan surplus produsen dan konsumen, sehingga tidak ada gejolak yang tinggi terkait harga.Patut diduga jika konsumen yang dirugikan akibat membeli dengan harga tinggi, diagnosanya tertuju pada produsen (pengimpor) atau pemerintah (oknum pemain) yang mempengaruhi kebijakan.Proses kebijakan dan operasionalnya menurut saya tidak berjalan apa adanya, sangat dimungkinkan akan bias atau sesuai dengan tujuan awal karena ada motif politik dan ekonomi (mengambil keuntungan).

Jika yang terjadi adalah motif politik, maka sangat dimungkinkan kebijakan selalu tidak berpihak pada konsumen atau jika motifnya dal;ah ekonomi, maka konsumen juga menjadi korbanya.Jadi upaya untuk mengatasi bias kebijakan dan gejolak harga pasar harus menghilangankan kemungkinan dua motif, yaitu motif politik dan ekonomi.Jika hal ini tidak hilang atau tetap menjadi karakter kebijakan, bisa dipastikan permasalahan serupa akan terus berulang dan menjadi beban masyarakat/konsumen.

Lalu, sebenarnya berpihak kepada siapakah kebijakkan?jika pemerintah berpihak penuh pada produsen (importir) dan pengambil manfaat kebijkan untuk mensupply kebutuhan keuangan politiknya, maka apapun bagusnya kebijakan dipastikan akan membunuh masyarakat. Inilah karakter ekonomi liberal yang berlaku untuk semua sisi aktivitas dan transaksi ekonomi. Konsumen yang kalah sementera produsen selalu menang bahkan terus menang.Jika hal ini yang terjadi, maka motif pemabungan untuk kesejahteraan rakyat hanyalah tertera dalam doukumen tapi tidak menjadi kenyataan.

Kebijakan harus bermotif untuk welfare dan kebijakan harus menyertakan keinginan dan suara konsumen sehingga prilaku produsen tidak menekan atau mengambil bagian kesejahateraan konsumen.Saya menyebutnya sebagai pasar persaudaraan bukan pasar predator atau kekuasaan.

Jadi tidak perlu marah atau bahkan saling menyalahkan jika kasus kenaikkan harga atau kelangkaan barang, karena pada kenyataanya kebijakan dan pemerintah tidak pernah serius untuk berada membela konsumen dan selalu berlebihan untuk memberikan kekuatan produsen. Masalahnya sederhana, namun kita selalu rumit untuk menyelesaikan.Ini masalah mikro tapi pendekatanya selalu makro.Buang muatan politis dan kepentingan ekonomi. Biarkanlah berjalan apa adanya, walau harus tetap di kontrol jika ada gejala spikulasi harga.Masalah pemerintah mau serius bekerja atau tidak.

Masalah masalah ini terjadi hampir disemua sektor baik di pusat atau di daera. Kebijakan dan pelaksanaanya selalu ditunggangi motif ekonomi dan politik yang over.Jika ini yang terus dan akan dijadikan motif, maka sejahtera itu hanya ada dilangit bukan di bumi.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Program Swasembada Daging Sapi 2014 merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkannya. Program swasembada daging ini memiliki nilai strategis guna meningkatkan asupan nutrisi pangan terutama yang bersumber dari protein hewani, dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan.